http://blog.mukhlason.com/?p=312 PACITAN, KORUPSI DAN KRIMINALISASI Pacitan, yang selama ini adem-ayem di tengah popularitasnya yang semakin naik karena Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Julia Perez, ternyata menyimpan bara korupsi dan upaya kriminalisasi terselubung yang jarang diketahui banyak pihak. Tanpa disangka-sangka sebelumnya, ternyata beberapa pejabat di lingkup kabupaten beserta beberapa kroninya, diduga menggunakan fasilitas kekuasaannya untuk bertindak korup dalam beberapa kasus. Di antaranya : proyek pembebasan lahan PLTU Jatim 1 2×315 MW di Kecamatan Sudimoro, Pembebasan lahan untuk Jalur Lintas Selatan (JLS), Proyek pengadaan buku ajar untuk siswa, Pemberian izin operasi pertambangan di tanah rakyat, Pemberian izin usaha pengolahan konsentrat tambang di Daerah Aliran Sungai – DAS Grindulu Arjosari, hingga Penyewaan kawasan wisata pantai Teleng Ria kepada pihak swasta, hingga dugaan penggelapan dana hasil pungutan perizinan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH). Celakanya, pihak yang justru bersuara vokal yang menghendaki pengusutan tuntas atas kasus-kasus tersebut, saat ini justru dijadikan sasaran tembak dan bahkan menjadi berstatus tersangka tanpa adanya pemeriksaan sebelumnya. Atas dasar tanpa prosedur penetapan tersangka tersebut, salah satu pihak yang bersuara vokal tersebut memilih langkah untuk menjadi DPO Polres Pacitan. Yang bersangkutan adalah Handaya Aji, wakil ketua DPRD Pacitan yang juga berasal dari Fraksi Keadilan Sejahtera. Mantan kepala desa Losari, Kec. Tulakan ini dikasuskan atas perkara yang terjadi pada tahun 1999 di mana saat itu ybs menjadi ketua kelompok tani yang mendapat bantuan dana hibah. Berikut ini terlampir ringkasan hasil pendampingan yang dilakukan oleh salah satu LSM dalam menyikapi kasus ini. 1. Pembebasan Lahan Jalur Lintas Selatan (JLS). Di Desa Kayen, Kebonagung, Purwoasri, hingga desa Jetak. Pokok permasalahan. Ganti rugi tidak sesuai Peraturan Presiden No 36 tahun 2004 dan Perpres No 65 tahun 2005 yaitu di desa kayen NJOP th 2007 Rp 64.000 th 2008 Rp 82.000. nilai pasar pada tahun 2005 sebesar 125.000. Ganti rugi yang diberikan Rp sawah Rp 25.000 dan pekarangan Rp 35.000. Sedangkan di desa njetak tanah diganti rugi Rp. 5.000 sd 15.000 sedangkan nilai pasarnya diatas Rp 50.000. Kecuali 19 warga kayen semua pemilik tanah mengambil uang yang diberikan karena ditakut-takuti akan di titipkan dipengadilan, dan proses sosialisasinya yang tidak fair. pendampingan didesa kayen selesai karena tuntutan warga diakomodasi sedangkan untuk di desa njetak masih belum selesai karena belum ada kata sepakat antara warga dengan panitia pengadaan tanah. Aksi • Beberapa kali hearing di DPRD • Beberapa kali Unjuk rasa • Membatalkan beberapa kali eksekusi tanah warga Kemungkinan Penyimpangan Dana a. semua dana yang dibayarkan kepada masyarakat pemilik tanah tidak disertai bukti pengeluaran kas, dan tidak ada transparansi penggunaan dana pengadaan tanah secara keseluruhan meskipun beberapa kali warga memintanya. b. bagi warga kecamatan Lorok ganti rugi hanya berbentuk pengeluaran sertipikat saja sedangkan anggaran pembebasan lahan tersedia c. pelepasan tanah tidak disertai dengan akta pelepasan hak atas tanah yang semestinya karena pelepasan tanah hanya dibuat dalam satu buah surat yang mana luasan tanahnya digabungkan semua dan tanda tangan pemilik tanah hanya daftar hadir saja. 2. Pemberian Izin operasi Pertambangan di Desa Kasihan dan Desa kluwih kepada PT Gilang Limpah Internusa (GLI). Beroperasinya perusahaan tambang tersebut membawa konsekwensi antara lain : rusaknya alam dilokasi tambang dan sekitarnya. Pencemaran lingkungan sudah sedemikian mengganggu sebagaimana telah beberapa kali LSM dan warga Desa Kluwih, Pagerjo, dan sekitarnya telah mengadukan permasalahan tersebut kepada DPRD Kabupaten Pacitan dan tidak ada solusi yang berpihak kepada masyarakat. Pokok tuntutan : a. meminta agar pemilik tanah diberikan ganti rugi agar tidak terjadi penyerobotan tanah dan bisa mensejahterakan pemilik tanah diareal tambang. b. menuntut dihentikannya pencemaran lingkungan dengan cara membangun sarana pengolahan limbah yang baik, sebab selama ini hanya dibuang begitu saja. c. menuntut bagi hasil tambang atas semua material tambang yang diambil sebagaimana diatur didalam undang undang tentang pertambangan dan peraturan pelaksananya. Sebab selama 4 tahun melakukan pengerukan tanpa memberikan bagi hasil kepada negara (khususnya pemerintah daerah Pacitan). Mengingat beroperasinya perusahaan tambang selain menimbulkan pencemaran lingkungan juga telah mengakibatkan rusaknya infrastruktur jalan yang dilalui oleh kendaraan pengangkut material tambang. Sedangkan tanggung jawab perbaikan menjadi beban APBD. d. Menuntut diberikannya uang jaminan reklamasi sebab selama ini penambang belum memberikannya. Aksi yang dilakukan warga • Beberapa kali hearing di DPRD • Beberapa kali Unjuk rasa • Penutupan tambang di desa kasihan hingga sekarang • Penutupan tambangan di desa kluwih tahun 2009 tetapi hanya berlangsung selama tiga bulan dan dibuka paksa oleh Polres Pacitan, 2 warga desa Kluwih dipanggil polres Pacitan. Dugaan penyimpangan 1. 4 tahun beroperasi tanpa bagi hasil tambang karena diduga perijinannya tidak stándar (bodong) terbukti dari tahap sosialisasi Amdal diadakan tahun 2010 2. Diduga ada treatment khusus (gratifikasi) kepada pejabat daerah karena mati-matian membela penambang. 3. Telah terjadi pidana lingkungan hidup, berupa pencemaran lingkungan sebagaimana telah beberapa kali disampaikan warga, yang menyatakan matinya bioata air di sungai dan merusak tanah pertanian, karena bercampur logam. Selain itu pendirian pabrik pemurnian tambang di desa Pagotan Kec Arjosari yang berada di bantaran sungai dan tidak adanya Instalasi pengolahan limbah (Ipal) dikawatirkan dalam jangka panjang akan mencemari lingkungan 4. Terjadi penyerobotan tanah milik sekitar 50 warga desa kluwih dan beberapa orang warga desa kasihan yang diterowong oleh PT GLI dan tidak mendapat ganti rugi pembebasan tanah. 3. Penyewaan kawasan wisata Pantai teleng ria kepada pihak swasta Dalam perjanjian tersebut pemerintah daerah dirugikan dalam beberapa klausul perjanjain sewa meyewanya di mana tidak ada investasi yang harus dikeluarkan PT El John dan nilai sewanya terlalu rendah, sedangkan pada pasal yang lain pemerintah daerah malah menjanjikan akan membangunkan fasilitas pagar dan menanggung biaya kerusakan fasilitas yang ada. Hal ini dikuatkan oleh audit Badan Pemeriksa Keuangan – BPK tahun 2009/2010 yang merekomendasikan agar perjanjian tersebut di tinjau ulang. Dengan model perjanjian yang merugikan pemerintah daerah seperti itu sangat mungkin adanya aliran dana (gratifikasi) dalam pengambilan keputusan disewakannya pantai tersebut. PT El John menaikkan tiket masuk ketika hari raya lebaran menjadi Rp 10.000. padahal perda retribusi kala itu hanya Rp 3000. Hingga kini berlum ada revisi perjanjian kerjasama pengelolaan pantai teleng ria. 4. Pembebasan Lahan untuk PLTU Jatim 1 2×315 MW Kala itu ganti rugi atas penggunaan tanah desa seluas kurang lebih 15 Ha, tersebut tidak diberikan kepada pemerintah desa atau pemerintah daerah. Dengan alasan tanah tersebut adalah milik negara, maka ganti rugi tidak diberikan dan tidak dimasukkan ke dalam APBD, atas penggunaan tanah negara tersebut tidak dilakukan pula tukar guling. Padahal pengguna tanah adalah PLTU merupakan BUMN, maka menurut peraturan presiden No 36 tahun 2004 sebagaimana telah diubah dalam peraturan presiden No 65 tahun 2005, harus ada ganti rugi. Sementara tanah warga seluas sekitar 5 Ha mendapat ganti rugi Rp 45.000/M2. Sedangkan untuk tanah Desa sekitar 15 Ha tentunya harus diganti rugi oleh PLN sebagai BUMN sebagaimana diatur dalam Perpres diatas. 5. Pengadaan buku ajar Proyek pengadaan buku senilai Rp 2,288 M Tahun 2006. Sebagaimana telah dinyatakan dalam hasil audit BPK tahun 2007 yang menyatakan bahwa negara dirugikan. Terlebih ternyata buku tersebut telah kedaluarsa dan tidak sesuai dengan kurikulum yang diminta. 6. Penggelapan dana SKSHH Tahun 2002 hingga 2006 Pungli dana SKSHH oleh Kepala Dinas Kehutanan waktu itu Ir Mulyono, pada tiap pengurusan SKSHH pedagang kayu di haruskan membayar dana SKSHH antara Rp. 200.000,- hingga Rp. 400.000,- sedangkan jumlah SKSHH selama tahun tersebut sekitar 65.000 lembar, sedangkan dana yang masuk PAD selama tahun tersebut hanya sekitar Rp 1M. padahal dengan angka minimal Rp 200.000 per surat SKSHH maka seharusnya terkumpul Rp 13 M dan harus masuk ke kas daerah, tetapi kenyataannya hanya terkumpul sekitar Rp 1 M.