ramadhanpohan

Tuesday, 16 September 2014

Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

Rapat Kerja Komisi II dengan Kemenpan

  • PDF

Acara : Rapat Kerja Komisi II dengan Kemenpan

Penyelenggara : DPR RI, Komisi II

Pimpinan : Taufiq Effendi

Tempat/Waktu : Ruang Rapat Komisi II_KK 3-13 Pebruari 2012

Ringkasan acara : -    Pemaparan Menpan

-          Tanggapan dari anggota Komisi II.

Hasil Rapat : Proses Rapat

-          Komisi II DPR RI melakukan Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN dan RB) Azwar Abubakar,  Wakil Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Eko Sutrisno dan Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Mardiasmo di Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan-Jakarta, Senin (13/2).

 

-          Rapat Kerja dipimpin Wakil Ketua Komisi II Taufiq Effendi. Komisi II DPR RI meminta Pemerintah agar dapat menyelesaikan RPP  tenaga honorer baik Kategori 1 (K1) dan K2 dan melaporkan hasilnya kepada Komisi II DPR RI paling lambat April 2012. Untuk itu, Kementerian PAN dan RB  bersama BPKP dan BKN berkomitmen segera menyelesaikan dan menuntaskan permasalahan tenaga honorer tersebut.

-          Namun demikian, Azwar Abubakar menyampaikan bahwa berdasarkan proses verifikasi dan validasi (Verval) yang sedang berlangsung disinyalir terdapat indikasi rekayasa ataupun manipulasi data tenaga  honorer yang disampaikan oleh sejumlah instansi  pemerintah kepada BKN. Oleh sebab itu  Azwar Abubakar menekankan perlunya dilakukan Verval ulang terhadap tenaga honorer di seluruh instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah provinsi serta kabupaten/kota yang jumlah tenaga honorernya lebih dari 200 orang secara tepat dan akurat.

-          Sementara itu, Eko Sutrisno mengemukakan bahwa dari 152.310 tenaga honorer K1 telah dilakukan Verval dan hingga 31 Desember 2011 sebanyak 72.569 dinyatakan memenuhi kriteria (MK), 77.891 orang tidak memenuhi kriteria (TMK) dan 1.850 sedang dalam proses verval. Sedangkan tenaga honorer kategori II yang telah sampai BKN, menurut Eko Sutrisno berjumlah 644.144 orang. Eko Sutrisno  menambahkan bahwa jumlah tersebut mengalami penambahan dari luncuran K1 yang dibiayai nonAPBN/APBD sebanyak 18.636 orang. Sehingga jumahnya keseluruhan mencapai 662.780 orang.  Mereka terdiri dari tenaga honorer instansi pusat 84.996 orang dan instansi daerah 577.784 orang.

-          Berdasarkan data Direktorat Perencanaan Kepegawaian dan Formasi BKN, jumlah kekuatan PNS saat ini (bezzeting) per 31 Desember 2011 sebanyak 4.570.818 PNS. Mereka bekerja pada instansi pusat sebanyak 925.848 dan 3.644.490 bekerja pada instansi daerah. Sedangkan PNS yang mencapai Batas Usia Pensiun (BUP) pada tahun 2012 diperkirakan mencapai 116.726, yang tersebar di instansi pusat sebanyak 23.152 dan di instansi daerah sebanyak 116.726. Dengan demikian kalau hingga akhir 2012 tidak ada rekrutmen CPNS maka jumlah keseluruhan jumlah PNS menjadi 4.457.092.

Paparan Menpan mendapat berbagai tanggapan dari anggota DPR. Tanggapan yang paling menonjol adalah menyangkut verifikasi dan validasi tenaga honorer. Disamping itu RPP (Rancangan Peraturan Pemerintah) sebagai dasar pengangkatan tenaga honorer tersebut harus segera diselesaikan agar ada kepastian hukum.

  1. Kesimpulan : Komisi II DPR RI memberikan apresiasi terhadap upaya pemerintah dalam membuat program percepatan reformasi birokrasi:
    1. Penataan struktur birokrasi
    2. Penataan jumlah dan distribusi PNS yang berkaitan dengan moratorium
    3. Sistem seleksi CPNS dan promosi PNS secara terbuka
    4. Profesionalisme PNS
    5. Pengembangan Sistem Elektronik Pemerintah (e-Goverment)
    6. Penyederhanaan perizinan usaha
    7. Peningkatan transparansi dan akuntabikitas aparatur
    8. Peningkatan Kesejahteraan aparatur
    9. Efisiensi penggunaan fasilitas sarana dan prasarana kerja PNS
  2. Komisi II DPR RI mendukung pengembangan Penjaminan Mutu (Quality Assurance) yang merupakan pedoman pengawasan di lingkungan birokrasi dan sebagai pendorong program percepatan Reformasi Birokrasi, untuk menjamin kualitas Birokrasi, khususnya dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan memberikan penghargaan dan sanksi (reward and punishment) kepada instansi.
  3. Komisi II DPR RI meminta kepada Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bersama BPKP dan BKN untuk segera menyelesaikan dan menuntaskan kegiatan verifikasi dan validasi ulang terhadap tenaga honorer diseluruh instansi pemerintah baik pusat maupun daerah provinsi serta Kabupaten/Kota secara tepat dan akurat mengingat disinyalir terdapat indikasi rekayasa/manipulasi data tenaga honorer yang disampaikan oleh Instansi kepada BKN maupun Instansi Pemerintah yang jumlah tenaga honorernya diatas 200 orang.

Komisi II DPR RI meminta kepada Pemerintah untuk segera menyelesaikan Rencana Peraturan yang mengakomodasi Kategori I dan Kategori II, pada bulan April 2012 mendatang dan untuk selanjutnya dilaporkan kepada Komisi II DPR RI. (TA USA)

Share

Last Updated on Wednesday, 15 February 2012 13:18

You are here: